AKUNTANSI PEMERINTAH ATAU SEKTOR PUBLIK

Tulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Akuntansi pemerintah atau Sektor Publik yang ditugaskan oleh Dosen M. Joharudin, S.Pd., M.Pd.
Disusun Oleh:
Nama : Nur Fasihah
Kelas: 3D
NPM: 113080104
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.

Pertemuan 1 

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK 

Dilihat dari segi ekonomi, merupakan suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Seperti;
1. Legislatif 
Terdiri dari: DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.

• Legislasi : membuat aturan atau produk hukum.
• Budget : diwakilkan oleh PA (Panitia Anggaran) yaitu UU APBN TB yang bertugas sebagai penyerap aspirasi dari masyarakat.
• Kontrol 

2.  Eksekutif 
Terdiri dari: Team Anggaran (Sekda)

3. Yudikatif
Terdiri dari: MA, KY, Kejaksaan Agung, KPK, dan POLRI

DEFINISI

 Akuntansi Sektor Publik yaitu sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi ang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. Sebagai pengendalian manajemen yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntabilitas Publik
Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan.

Macam-macam Akuntansi Publik

1. Horizontal  : pertanggungjawaban kepada masyarakat
2. Vertikal : pertanggungjawaban kepada atasan

Dimensi Akuntansi Publik

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

Privatisasi
Upaya untuk mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan publik.

Pertemuan 2

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi sebagai Alat Perencanaan Organisasi 
    Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. 
Akuntansi sebagai Alat Pengendali Organisasi
    Untuk menjamin bahwa strategi dalam mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. 
Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik
    Perencanaan dan pengendalian ada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (follow up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapai. Sebaliknya tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak akan adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding.

5 (Lima) Tahapan Perencanaan dan Pengendalian pada Organisasi Sektor Publik Menurut Jones dan Pendlebury:

• Perencanaan tujuan dan sasaran dasar
• Perencanaan Operasional
• Penganggaran
• Pengendalian dan Pengukuran
• Pelaporan Analisis dan Umpan Balik 

Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik
    Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:

• Peranan strategik
• Pemberian informasi biaya
•  Penilaian investasi
• Penganggaran
• Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan (charging for service)
• Penilaian kinerja

Pertemuan 3

KOMPARASI/PERBANDINGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN AKUNTANSI BISNIS

 1. Perkembangan Pemikiran Akuntansi

• Akuntansi Bisnis lebih maju daripada akuntansi sektor publik
• Akuntansi Sektor Publik dipelajari terpisah

2. Tujuan Akuntansi 

• Sektor Publik: Maksimalisasi pelayanan hak publik, tolak ukurnya dilihat dari besarnya anggaran dan penyerapan.
• Bisnis: Maksimalisasi keuntungan

3. Asumsi-asumsi Akuntansi

• Bisnis: Keuntungan atau manfaatnya.
• Sektor Publik terdiri atas; organisasi kecil dan organisasi besar (Dinas Pendidikan)

4. Tujuan Pelaporan Keuangan

• Dilihat dari segi Bisnis yaitu menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam mengambil kebijakan/keputusan ekonomi.
• dilihat dari segi Pemerintah yaitu menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pemakai laporan untuk menilai akuntabilitas.

5. Karakteristik Akuntansi

• Bisnis: lebih berfokus pada konsep kualitatif informasi yang mempunyai nilai manfaat lebih mengutamakan relevansi.
• Pemerintah: lebih megutamakan keandalan (reliability) dan bukti-bukti.

6. Pemakai Utama Laporan Keuangan

• Yang paling berperan dalam bisnis yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.
• Sedangkan yang berperan dalam pemerintahan yaitu masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, (pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi an pinjaman), dan pemerintah.

7.  Jenis Laporan Keuangan

• Bisnis biasanya menggunakan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal.
• Pemerintah biasanya menggunakan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan tambahannya yaitu Laporan Kinerja Keuangan.

8. Jenis Akun Neraca

• Yang biasa digunakan dalam Bisnis yaitu aktiva, utang, dan modal saham.
• Sedangkan yang digunakan dalam Pemerintah yaitu Asset, Kewajiban, Ekuitas, (EDL, EDI, dan EDC).

9. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

• Dalam bisnis menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
• Dalam pemerintahan menggunakan PP No. 71 tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan)

10. Proses Penganggaran

• Bisnis menggunakan penyusunan anggaran karena merupakan proses internal manajemen dan tidak diatur dalam standar akuntansi.
• pemerintah telah diatur oleh perundang-undangan anggaran yang dihasilkan dan merupakan produk hukum.

Ket: 
Pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi atau diskusi kelompok yang sudah dibentuk membahas mengenai PSAP 01-09 Akrual dan sesuai dengan PP 71 tahun 2010