PSAP NO. 06 MAKALAH AKUNTANSI INVESTASI

KELOMPOK 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 06 atau PSAP 06 merupakan pembahasan mengenai standar akuntansi pemerintah (PSAP) tentang akuntansi investasi, dimana PSAP 06 terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran I.07 untuk standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran II.07 untuk SAP berbasis kas menuju akrual.

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Pernyataan standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pernyataan standar ini dapat digunakan untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Pernyataan standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan. Namun pernyataan standar ini tidak mengatur:

1.      Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas

2.      Investasi dalam perusahaan asosiasi

3.      Kerjasama operasi dan

4.      Investasi dalam properti.

Berkaitan dengan dasar pemahaman yang telah dipaparkan maka berikut penulis akan membahas secara lebih rinci dalam bentuk makalah sebagai tugas kelompok pada mata kuliah  Akuntansi Pemerintah/ Sektor Publik yang sekarang ini penulis tempuh.

1.2     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Bagaimana ruang lingkup pembahasan tentang bentuk dan klasifikasi investasi mengenai pengertian investasi, bentuk investasi dan klasifikasi investasi ?.

2.      Bagaimana ruang lingkup pembahasan tentang pengakuan, pengukuran, dan metode penilaian investasi ?.

3.      Seperti apa pengakuan hasil investasi dalam PSAP No.6 ?.

4.      Bagaimana cara pelepasan dan pemindahan investasi ?.

5.      Seperti apa penyajian dan pengungkapan investasi ?.

1.3     Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan masalah sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan tentang bentuk dan klasifikasi investasi mengenai pengertian investasi, bentuk investasi dan klasifikasi investasi ?.

2.      Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan tentang pengakuan, pengukuran, dan metode penilaian investasi ?.

3.      Untuk mengetahui pengakuan hasil investasi dalam PSAP No.6 ?.

4.      Untuk mengetahui cara pelepasan dan pemindahan investasi ?.

5.      Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan investasi ?.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Bentuk dan Klasifikasi Investasi

Bentuk dan klasifikasi investasi berkaitan dengan APBN / APBD yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah menggunakan struktur anggaran defisit (I account). Dengan pendekatan ini berarti pendapatan tidak harus sama dengan belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja disebut sebagai surplus/defisit. Surplus/defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan transaksi pembiayaan. Dalam kondisi defisit akan digali sumber-sumber pembiayaan untuk menutupinya, antara lain dengan penarikan pinjaman, maupun divestasi penyertaan modal yang dimiliki pemerintah.

Sebaliknya dalam kondisi surplus pemerintah dapat memanfaatkannya untuk membayar utang, membentuk dana cadangan, atau melakukan investasi yang bertujuan untuk menambah pemasukan kas di masa mendatang atau untuk mendapatkan manfaat sosial seperti penciptaan lapangan kerja.

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan pinjaman kepada pihak lain atau mendirikan badan usaha. Investasi dapat dilakukan dengan mendirikan badan usaha (penyertaan) atau memberikan pinjaman digolongkan sebagai pengeluaran pembiayaan (investasi).

2.1.1  Pengertian Investasi

Dalam akuntansi investasi PSAP No.6, Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti  bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, royalti, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.1.2  Bentuk Investasi 

Fungsi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya dana yang mencukupi. Oleh karena itu pemerintah memungut pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat. Selain mengandalkan dana dari masyarakat pemerintah dapat mengupayakan sendiri sumber penerimaan lain dengan dana yang dikelolanya.

Dana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami kesulitan keuangan, sebaliknya apabila terlalu banyak akan terdapat kas menganggur (idle cash). Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen kas yang baik agar tidak terjadi kekurangan kas dan apabila terdapat kas yang menganggur dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam jangka panjang kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui instrumen utang (pemberian pinjaman) atau melalui instrumen saham (penyertaan) baik dengan cara membeli saham maupun mendirikan badan usaha milik negara/daerah.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, mengenai bentuk, sifat dan jenis-jenisnya.

Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada  pasar uang sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, penyertaan pada BUMN/BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang (obligasi), serta instrumen ekuitas (saham).

2.1.3  Klasifikasi  Investasi

Dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah  secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan  kelompok  aset non lancar.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Menurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali.

Klasifikasi Investasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

                                                   

Berdasarkan bagan diatas maka dapat dijelaskan dari konsep investasi sebagai berikut:

1.    Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek  harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1.      Dapat segera diperjual belikan / dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.

2.      Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul  kebutuhan kas

3.      Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah seperti saham pada pasar modal. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

1.      Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan  suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.

2.      Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah.

3.      Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

1.      Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).

2.      Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2.  Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua  belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan  atau menarik kembali. Berikut sifat penanaman dalam investasi jangka panjang:

1.      Investasi Permanen

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

1.      Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha  lainnya yang bukan milik Negara.

2.      Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.        Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah,  antara lain dapat berupa:

1.      Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2.      Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga

3.      Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

4.      Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

2.2     Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian Investasi

2.2.1   Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi  apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

a.    Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah,

b.    Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Pengeluaran untuk perolehan  investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pencatatan perolehan investasi jangka pendek dapat dilihat pada ilustrasi jurnal sebagai berikut :

1 Maret 07            Investasi Jangka Pendek   15.000.000

                                                   Kas                                          15.000.000

Pencatatan perolehan investasi jangka panjang dapat dilihat pada ilustrasi jurnal sebagai berikut:

1 April 07             Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan

Modal Pemda                          100.000.000

                                                   Kas                                          100.000.000

                                       Penyertaan Modal Pemda       100.000.000

                                                   Diinvestasikan dlm Investasi

                                                   Jk Panjang                               100.000.000

2.2.2   Pengukuran Investasi

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

Investasi  jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi  investasi itu sendiri ditambah  komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan  tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi  pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga  pasar.

Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sebagai contoh, Pemkot DKI membeli saham PT Propertindo sebanyak 50.000 lembar saham, nominal @ Rp10.000 dengan harga pari. Biaya Komisi dan administrasi 5% dari nilai nominal. Pemkot DKI mencatat investasinya sebesar Rp 525 juta dengan Perhitungan:

50.000 lembar X Rp 10.000                                 = Rp 500.000.000

Biaya komisi dan administrasi    

5% X Rp 500.000.000                                         = Rp   25.000.000

Jumlah                                                                     Rp 525.000.000

                                                                                            ============

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Sebagai contoh, Pemda X membeli obligasi Medco Oil co. sebanyak 20.000 lembar obligasi dengan suku bunga 9%, tanggal kupon 1 Juni dan 1 oktober. nominal @ Rp 10.000 dengan harga beli @ Rp.9.500. Obligasi tersebut akan jatuh tempo tahun 2015. Biaya Komisi dan administrasi 5% dari nilai nominal. Pemda X mencatat investasinya dalam obligasi sebesar Rp 200 juta dengan Perhitungan:

20.000 lembar X @ Rp 9.500                              = Rp 190.000.000

Biaya komisi dan administrasi    

5% X 20.000 X Rp 10.000                                  = Rp   10.000.000

Jumlah                                                                      Rp 200.000.000

                                                                                ============

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Jalan Tol ) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan phisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak  ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

2.2.3   Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a.     Metode biaya

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b.      Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar  bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c.       Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a.    Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya

b.    Kepemilikan  20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan  menggunakan metode ekuitas

c.    Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas

d.   Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.

Dalam kondisi tertentu,kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

a.    Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris

b.    Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi

c.    Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee

d.   Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat /pertemuan dewan direksi.

2.3     Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga  deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Sebagai contoh: jika Obligasi PT Semen Gresik yang dimiliki pemerintah Daerah X dengan nilai nominal Rp 1 Milyar dengan suku bunga tetap 6%,  bunga dibayarkan tiap 1 April dan 1 Oktober Tahun 2007. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Rp 1 Milyar x  6/12  x 6% = Rp 30.000.000

selanjutnya akan dilakukan pencatatan pendapatan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 April ’07	Kas di Kas Daerah	Rp 30 juta
	Pendapatan Bunga		Rp 30 juta
1 Okt ’07	Kas di Kas Daerah	Rp 30 juta
	Pendapatan Bunga		Rp 30 juta

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang antara lain berupa cash dividen dan stock dividen. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Dividen yang diterima dalam bentuk saham (stock dividend) tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah sehingga pada saat pembagian stock dividend tidak dilakukan pencatatan. Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada penilaian investasi dengan mempergunakan metode biaya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi:

a.    Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi.

b.    Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa deviden akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah.

Dalam hal investasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini:

Sebagai contoh, pada tanggal 1 mei 2006 Pemda X membeli 5.000 lembar Saham PT Jaya Ancol sebesar harga nominal (par) senilai 50 juta untuk kepemilikan 5%. Pada tanggal 20 mei 2006 manajemen PT Jaya Ancol mengumumkan laba tahun 2006 sebesar Rp100 juta pada tanggal 3 Juni 2007 PT Jaya Ancol membagikan deviden tunai sebesar Rp500 per lembar saham. Karena penyertaannya hanya 5% maka Pemda X melakukan pencatatan investasinya dengan metode biaya dan deviden yang diterima akan dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 mei ’06	Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal Pemda	Rp 50 juta
	Kas di kas Daerah		Rp 50 juta
	Penyertaan Modal Pemda	Rp 50 juta
	EDI-Diinvestasikan          dalam Investasi Jangka          Panjang		Rp 50 juta
20 mei ’06	Tidak ada jurnal (memorial)
3 Juni ’07	Kas di Kas Daerah	Rp 2,5 juta
	Pendapatan Dividen/ Bagian		Rp 2,5 juta

Dalam kondisi yang sama misalnya pada tanggal 1 mei 2006 Pemda Y membeli 50.000 lembar saham seharga nilai nominal Rp 500 juta untuk kepemilikan perusahaan 50%, sehingga pemda tersebut melakukan pencatatan dengan metode ekuitas. Pada tanggal 20 mei 2006 manajemen PT Jaya Ancol  mengumumkan laba tahun 2006 sebesar Rp100 juta. pada tanggal 3 Juni 2007 PT Jaya Ancol membagikan deviden tunai sebesar Rp500 per lembar saham, sehingga Pemda Y akan melakukan pencatatan sehubungan dengan investasinya pada PT Jaya Ancol sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1 mei ’06	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan	Rp 500 juta
	Kas di Kas daerah		Rp 500 juta
	Penyertaan Modal Pemda	Rp 500 juta
	EDI-Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang		Rp 500 juta
20 mei ’06	Penyertaan Modal Pemda	Rp 50 juta
	EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang (Untuk mencatatpengumunan laba)		Rp 50 juta
3 Juni ’07	Kas di Kas Daerah	Rp 25 juta
	Pendapatan Dividen          /Bagian Laba (Untuk          mencatat dividen tunai          50%)		Rp 25 juta
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp 25 juta
	Penyertaan Modal   Pemda(Untuk mencatat pengurangan nilai investasi atas penerimaan dividen tunai)		Rp 25 juta

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.

a.         Apabila hasil investasi berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dalam hal pemerintah telah memakai basis akrual, maka pada saat pengumuman laba, entitas akan mengakui adanya piutang dividen, sehingga tidak ada pencatatan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pada saat realisasi pembagian laba pemerintah akan mencatat sebagai penerimaan kas dan pengurangan atas piutang dividen. Namun dalam hal pemerintah belum menerapkan basis akrual, cash dividend harus dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

b.        Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham, maka pemerintah tidak perlu menambahkan nilai investasinya, karena penambahan atas kepemilikan pemerintah sudah dicatat atau bertambah pada saat diumumkannya laba oleh perusahaan. Perubahan nilai investasi pemerintah dengan metode ekuitas, terjadi pada saat perusahaan mengumumkan adanya laba.

Seandainya tanggal 10 Juni 2007 laba tahun 2006 sebanyak 25% dari laba tersebut di atas dibagikan dalam bentuk saham sebanyak 2.500 lembar saham, maka Pemda X dan Pemda Y akan mencatat penerimaan deviden saham tersebut sebagai berikut:

Pemda X

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10 Juni ’07	Penyertaan Modal Pemda	Rp 1,25 juta
	EDI- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		Rp 1,25 juta

Pemda X mengakui bagian laba 5% dari 2500 lembar saham = 125 lembar, atau 25% X 100 juta X 5% =  Rp 1,25 juta

Pemda Y

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10 Juni ’07	Tidak ada jurnal (memorial)

Pemda Y tidak mencatat pembagian dividen saham tersebut, sebab Pemda Y telah mengakui bagian laba pada tanggal 20 mei 2006 pada saat pengumuman laba, sehingga nilai investasi Pemda Y tidak dipengaruhi oleh pembagian laba dalam bentuk dividen saham tersebut.

2.4     Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain, atau sebaliknya. Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai buku.

Contoh:

Pemda A mempunyai investasi dalam bentuk saham pada BPD X sebanyak 1.000 lembar dengan nilai tercatat Rp1 miliar. Pada tanggal 10 Januari 2007, 500 lembar saham BPD X dijual kepada Pemda B dengan harga Rp700 juta. Jurnal untuk pelepasan saham tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
10 Jan ’07	Kas di Kas Daerah	Rp 700 juta
	Penerimaan Divestasi/Pembiayaan		Rp 700 juta
	EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp 500 juta
	Penyertaan Modal Pemda		Rp 500 juta

2.5     Penyajian dan Pengungkapan Investasi

2.5.1  Penyajian Investasi Dalam Laporan Keuangan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi Investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen. Dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan ”self balancing group of account” sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi Jangka Pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun SILPA dan investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

investasi jangka pendek yang disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas dana lancar pada akun SILPA. Investasi jangka panjang yang disajikan pada pos Investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pada akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang pada kelompok Ekuitas Dana Investasi.

PEMDA ABC

NECARA

Per 31 Desember 2005

ASET ASET LANCAR .... Investasi Jangka Pendek         Rp XXX .... INVESTASI JANGKA PANJANG                Investasi Nonpermanen               Rp YYY Investasi Permanen                    Rp YYY               Jumlah Investasi Permanen    Rp YYYY .......

KEWAJIBAN .... EKUITAS Ekuitas Dana Lancar SILPA                                            Rp ZZZZ EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang               Rp YYYY

2.5.2  Pengungkapan  

     Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi, antara lain:

1.        Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi

2.        Jenis-jenis investasi,  investasi permanen dan nonpermanen

3.        Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek  maupun investasi jangka panjang

4.        Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut

5.        Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya

6.        Perubahan pos investasi

BAB III

PENUTUP

4.1     Simpulan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 atau PSAP 06 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Investasi. PSAP 06 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.07 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.07 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Pernyataan Standar ini tidak mengatur:                  

1.      Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas

2.      Investasi dalam perusahaan asosiasi

3.      Kerjasama operasi

4.      Investasi dalam properti.

4.2     Saran

Demikian makalah yang dapat kami sajikan tentang akuntansi investasi pemerintah ( PSAP no. 06 ) sebagai hasil dari beberapa informasi yang telah kami dapatkan. Dari pembahasan tersebut kami harap pernyataan standar ini bisa diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal itu perlu dilakukan sebagai cara pelaksanaan yang tepat dan baik, selain itu sebagai antisipasi masalah yang mungkin terjadi dimasa depan. Penulis juga berharap dengan adanya penulisan makalah ini maka bagi para pembaca bisa menganalisa lebih jauh lagi tentang bahasan yang ada pada makalah ini dan bisa di manfaatkan sebaik mungkin bagi para pembaca sebagai sumber pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulida Rahmawati. 2007. Akuntansi

         Pemerintahan. Jakarta: Salemba 4

Shantry. 2013. Makalah investasi lengkap. [Online].

Tersedia:http://Shantycr7.blogspot.com/2013/06/materi-makalah-investasi-       lengkap-dan.html